Profil

PENDAMPINGAN KOPERASI DAN UMKM
MELALUI PLUT-KUMKM/CIS-SMESCO

DASAR

  1. Peraturan Menteri Koperasi No.: 02/Per/M.KUKM/I/2016, tanggal tanggal 4 Januari 2016 tentang Pendampingan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
  2. Keputusan Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha Nomor: 07 Tahun 2019, tanggal 14 Januari 2019 tentang tentang Petunjuk Teknis Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

PENDAHULUAN

Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (KUMKM) memiliki potensi yang besar dalam meningkatkan taraf hidup rakyat. Populasi UMKM yang mencapai 57 Juta dan tersebar diberbagai sektor usaha, menyerap sekitar 107,66 juta tenaga kerja, memberikan peran UMKM yang cukup signifikan. Hal tersebut ditunjukkan pada kontribusinya pada PDB, yaitu sebesar 59,08 % dari total PDB Nasional.

KUMKM di Indonesia saat ini masih dihadapkan pada berbagai kendala dan permasalahan yang memerlukan solusi. Hal tersebut, berkaitan dengan sumber daya produktif seperti permodalan, teknologi, pasar, informasi, produksi dan SDM.

Guna mengatasi permasalahan tersebut, pendampingan merupakan salah satu program yang efektif untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi. Melalui proses pendampingan, diharapkan dapat dicetak UMKM yang kreatif, berwawasan luas, profesional dan terampil, siap untuk bersaing di pasar.

Sejalan dengan itu, Kementerian Koperasi dan UKM melakukan program pendampingan melalui PLUT-KUMKM, yang dilaksanakan bersinergi dengan Pemerintah Prov/DI dan Kab/Kota dalam rangka percepatan peningkatan daya saing, produktivitas, nilai tambah dan kualitas kerja Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Program pendampingan melalui PLUT-KUMKM dilaksanakan sejak tahun 2013 sampai 2019 dan dukungan dari Kementerian Koperasi dan UKM sebagai berikut :

  1. Pembangunan gedung PLUT- KUMKM melalui dana APBN 2013, 2014, 2016, 2017, 2018 dan 2019 (Tugas Pembantuan);
  2. Operasional PLUT-KUMKM selama 3 tahun dan dapat diperpanjang maksimal 3 tahun;
  3. Rekrutmen Konsultan Pendamping;
  4. Honorarium Konsultan Pendamping selama 3 tahun dan dapat diperpanjang maksimal 3 tahun;
  5. Peningkatan Kapasitas Konsultan Pendamping.

Dukungan dari Pemerintah daerah meliputi sarana dan prasarana sebagai berikut :

  1. Pagar dan taman gedung PLUT-KUMKM;
  2. Meubeler (meja dan kursi kerja dan rapat);
  3. Peralatan kerja (komputer dan jaringannya);
  4. Instalasi listrik dan air;
  5. Perlengkapan pameran di ruang Galeri;
  6. Kegiatan operasional pendampingan KUMKM;
  7. Koordinasi dan kerjasama dengan stakeholder di tingkat daerah;
  8. Dukungan Peningkatan Kompetensi Para Pendamping.

Gedung PLUT-KUMKM menjadi aset milik Pemerintah Daerah (Propinsi/Kab/Kota) setempat, melalui proses hibah sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku, sampai dengan tahun 2020 telah beroperasi 71 PLUT-KUMKM yang berlokasi di 26 Propinsi dan 45 Kab/Kota. Pendampingan terhadap KUMKM dilakukan oleh Konsultan Pendamping disetiap PLUT-KUMKM, masing-masing 7 orang Konsultan Pendamping di PLUT-KUMKM tingkat Propinsi dan 5 orang Konsultan Pendamping di PLUT-KUMKM tingkat Kabupaten/Kota.

TUJUAN
Pendampingan melalui PLUT-KUMKM bertujuan memberikan layanan kepada KUMKM dalam rangka solusi atas permasalahan KUMKM dalam rangka meningkatkan produktivitas, nilai tambah, kualitas kerja dan daya saing KUMKM, melalui pendampingan bidang kelembagaan, sumberdaya manusia, produksi, pembiayaan dan pemasaran di wilayah provinsi/Kabupaten/Kota.

SASARAN

  1. Meningkatnya kualitas kelembagaan Koperasi dan UMKM;
  2. Meningkatnya kompetensi sumber daya manusia Koperasi dan UMKM;
  3. Meningkatnya produksi dan produktivitas usaha Koperasi dan UMKM;
  4. Meningkatnya akses dan jangkauan pemasaran produk Koperasi dan UMKM;
  5. Meningkatnya akses Koperasi dan UMKM pada berbagai sumber pendanaan yang tidak mengikat;
  6. Meningkatnya kapasitas Koperasi dan UMKM dalam memanfaatkan teknologi dan informasi; dan
  7. Meluasnya jaringan kerjasama dengan berbagai lembaga dan/atau pemangku kepentingan lainnya dalam pelaksanaan program pendampingan dan pemberdayaan lainnya bagi Koperasi dan UMKM.

RUANG LINGKUP
Untuk mewujudkan tujuan, pengelolaan PLUT-KUMKM memiliki 7 layanan minimum, meliputi:

  1. Konsultasi Bisnis;
  2. Pendampingan atau mentor bisnis;
  3. Promosi atau pemasaran, IT dan E-Commerce;
  4. Akses ke sumber pembiayaan;
  5. Pelatihan bisnis;
  6. Networking dan Kemitraan Usaha;
  7. Layanan pustaka entrepreneur.

MODEL PENGEMBANGAN PLUT-KUMKM

LAYANAN PENDAMPINGAN :
Layanan Pendampingan dilakukan oleh para Konsultan Pendamping yang direkrut melalui kerjasama dengan Pihak Independen. Dalam melakukan perannya, Konsultan pendamping bertugas di bidang masing-masing yaitu:

  1. Bidang Kelembagaan: penyuluhan koperasi, memfasilitasi pembentukan, pembubaran, penggabungan, pembagian koperasi, penataan organisasi dan tatalaksana koperasi, legalitas badan dan ijin usaha Koperasi dan UMKM;
  2. Bidang Sumber Daya Manusia (SDM): peningkatan kompetensi sumber daya manusia Koperasi dan UMKM melalui pendekatan konsultasi, fasilitasi, coaching/pendamping, mentoring/berbagi pengalaman dan pelatihan;
  3. Bidang Produksi: akses bahan baku, pengolahan produk, pemanfaatan teknologi pengolahan, standarisasi dan sertifikasi produk, serta pelabelan dan pengemasannya;
  4. Bidang Pembiayaan: perencanaan bisnis, penyusunan proposal pengembangan usaha, fasilitasi dan mediasi akses ke lembaga keuangan dan berbagai sumber pembiayaan serta manajemen keuangan;
  5. Bidang Pemasaran: penyediaan informasi pasar, pengembangan promosi dan kemitraan, peningkatan akses pasar, pemanfaatan teknologi informasi (e-commerce), serta pengembangan database yang terkait pengembangan Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
  6. Bidang Pengembangan Teknologi Informasi (TI): pengembangan sistem pendataan Koperasi dan UMKM berbasis teknologi informasi, penyediaan data dan informasi Koperasi dan UMKM untuk kepentingan publikasi, promosi dan pengembangan kemitraan, serta pengembangan aplikasi bisnis lainnya berbasis digitalisasi; dan
  7. Bidang Pengembangan Jaringan Kerjasama: mengoordinasikan kerjasama kelembagaan PLUT-KUMKM dengan berbagai Instansi/Lembaga pemerintahan, swasta dan berbagai perangkat pemangku kepentingan lainnya dalam pengembangan program pendampingan Koperasi dan UMKM.

STRUKTUR ORGANISASI PLUT-KUMKM PROPINSI DAN KAB/KOTA

BENTUK KELEMBAGAAN PLUT-KUMKM

  1. Kelembagaan PLUT-KUMKM dapat berbentuk :
    • Unit kerja struktural setara eselon III atau eselon IV di bawah perangkat daerah tingkat provinsi atau perangkat daerah tingkat kabupaten/kota;
    • Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di bawah koordinasi perangkat daerah provinsi atau perangkat daerah tingkat kabupaten/kota; atau
    • Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di bawah koordinasi perangkat daerah tingkat provinsi atau perangkat daerah tingkat kabupaten/kota.
  2. Kelembagaan PLUT-KUMKM sebagaimana tersebut di atas ditetapkan dengan keputusan gubernur/bupati/walikota atau pejabat yang berwenang.

FASILITAS GEDUNG PLUT-KUMKM

Gedung PLUT-KUMKM dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas :

  1. Ruang Rapat
  2. Ruang Konsultasi
  3. Ruang Workshop
  4. Ruang Pamer Produk (Gallery)
  5. Ruang pendukung lain ( ruang arsip, ruang ibadah, toilet, dapur).

JARINGAN PENDUKUNG PLUT-KUMKM

SINERGI PLUT-KUMKM

Jakarta, September 2020

Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha
Kementerian Koperasi dan UKM