PLUT-KUMKM Kalbar Fasilitasi Ijin OSS Bagi Usaha Mikro Kecil

PONTIANAK- Kuartal pertama tahun 2021, Center for Integrated Services of SMEsCo, Pusat Layanan Usaha Terpadu – Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (PLUT-KUMKM) Prov. Kalbar, yang berinisiatif memfasilitasi pengurusan ijin bagi usaha mikro dan kecil melalui Online Single Submission (OSS), telah membagikan sejumlah 380 ijin Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang terdiri dari dokumen NIB (Nomor Induk Berusaha), dokumen IUMK (Izin Usaha Mikro Kecil) dan untuk usaha tertentu ada tambahan dokumen SPPL (Surat Pernyataan Pengelolaan & Pemantauan Lingkungan). Sedangkan sepanjang tahun 2020 PLUT-KUMKM Prov. Kalbar telah memfasilitasi perolehan sejumlah 554 ijin UMK.

Demikian dikemukakan Anselmus selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil, pada Kantor Dinas Koperasi dan UKM Prov. Kalbar didampingi Suherman, SE selaku Koordinator Center for Integrated Services of SMEsCo, Pusat Layanan Usaha Terpadu – Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (PLUT-KUMKM) Prov. Kalbar dan Abdullah Husaini selaku Tenaga Ahli Pendamping Bidang Kelembagaan, Selasa 23 Maret 2021 di Gedung PLUT-KUMKM Prov. Kalbar, Pontianak.

Dikemukakan Anselmus, OSS atau Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik ini adalah wujud kemudahan berusaha yang diberikan Pemerintah dalam bentuk reformasi struktural, termasuk reformasi sistem perijinan. Penerapan Online Single Submission (OSS) ini diharapkan dapat efektif mengurangi birokrasi dan mempermudah para pelaku usaha dalam memperoleh ijin.

“Dengan adanya inisiatif layanan PLUT-KUMKM Prov. Kalbar di era pandemi Covid-19 ini, diharapkan iklim investasi di Kalbar secara umum dan Kota Pontianak khususnya dapat bergaairah memanfaatkan celah dampak Covid-19 untuk memunculkan ide-idea kreatif dengan merespon bantuan stimulan yang tersedia untuk pelaku usaha mikro kecil,”ujar Anselmus.

Lebih detail, Suherman selaku Koordinator Center for Integrated Services of SMEsCo, Pusat Layanan Usaha Terpadu – Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (PLUT-KUMKM) Prov. Kalbar menjelaskan, pemberian IUMK bertujuan agar pelaku usaha mendapatkan kepastian dan perlindungan dalam berusaha. Pelaku usaha mendapatkan pendampingan untuk pengembangan usaha, seperti akses fasilitasi sertifikasi Halal, HAKI (Merek & logo), PKP (Penyuluhan Keamanan Pangan), Bimtek HACCP dari BPOM RI, pameran-bazaar. Pelaku usaha mendapat kemudahan dalam pemberdayaan. Pelaku usaha dapat meningkatkan performa usaha dan pemilikan usaha. Pelaku usaha memiliki faktor pembeda. Pelaku usaha mempunyai historikal usaha. Dan pelaku usaha tercatat menjadi Indikator Pemerintah dalam menghitung pertumbuhan ekonomi.

Sedangkan NIB (Nomor Induk Berusaha) merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan perundang-undangan. Legalitas ini sebagai bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan Pengesahan Tanda Daftar Perusahaan.

“Dengan kata lain, sederhananya NIB adalah ‘KTP-nya Pengusaha’, sedangkan IUMK sebagai ‘SIM-nya Pengusaha’ pada konteks dunia bisnis skala mikro dan kecil,” ujar Suherman yang menjamin pengurusan ijin tersebut tetap mengutamakan protokol kesehatan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Gubernur Kalbar Nomor 30 Tahun 2021 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Gubernur No 110 tahun 2020 tentang Penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019, tertanggal 25 Februari 2021.

Sementara itu Abdullah Husaini selaku Tenaga Ahli Pendamping Bidang Kelembagaan PLUT-KUMKM Prov. Kalbar mengemukakan, kepekaan PLUT-KUMKM Prov. Kalbar dalam merespon dampak Covid-19 terhadap pelaku UMK dengan memfasilitasi layanan ijin OSS ini sekaligus respon cepat dalam mengimplementasikan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan perlindungan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah setelah keluarnya UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Adapun kriteria usaha mikro menurut PP Nomor 7 Tahun 2021, Pasal 1 ayat (2) yaitu Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro (Memiliki modal usaha, maksimum Rp 1 miliar atau memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp 2 miliar).

Dan kriteria usaha kecil menurut PP Nomor 7 Tahun 2021, Pasal 1 ayat (3) yaitu Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil. (Memiliki modal usaha lebih dari Rp 1 miliar sampai dengan paling banyak Rp 5 miliar atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2 miliar sampai dengan paling banyak Rp 15 miliar). Dengan adanya fasilitasi layanan OSS ini, ujar Abdullah Husaini, pelaku usaha mikro dan usaha kecil benar-benar mengurus perijinan usahanya untuk meyakinkan Pemerintah mengukur Indikator Pemerintah dalam menghitung pertumbuhan ekonomi secara tepat dan benar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code