Anselmus: Pekerja Mandiri Harus Sadar Perlindungan BPJS Ketenagakerjaan

PONTIANAK- Sebanyak 97 persen tenaga kerja yang diserap oleh Koperasi dan UMKM, namun sayangnya sebagian besar masih merupakan hubungan informal. Ada sejumlah 9.982 koperasi atau 8,1 persen yang telah mendaftarkan badan usaha dan pekerjanya pada program BPJS ketenagakerjaan.  Sementara untuk pekerja yang terdaftar, hanya sebesar 292.000 atau sekira 55 persen dari total keseluruhan anggota koperasi.

Oleh karena itu, Pemerintah wajib menjalankan amanah Amandemen UUD 1945 tentang perubahan pasal 34 ayat 2 yaitu Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.

Dan untuk memberi manfaat perlindungan tersebut agar dapat memberikan rasa aman kepada pekerja sehingga dapat lebih berkonsentrasi dalam meningkatkan motivasi maupun produktivitas kerja, maka Perusahaan PT Jamsostek (Persero) perlu tampil didepan untuk menyampaikan kepentingan dan hak normatif pekerja dan bentuk-bentuk perlindungan kepada pekerja.

Demikian dikemukakan, Anselmus selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil, pada Kantor Dinas Koperasi dan UKM Prov. Kalbar,  dihadapan 50 orang peserta Sosialisasi Manfaat Program BPJS Ketenagakerjaan, Rabu 17 Maret 2021 di Aula Dinas Koperasi UKM Prov. Kalbar, Jl. Sultan Syahrir No. 5, Pontianak, Kalbar. Peserta sosialisasi program BPJS kali ini adalah asosiasi UMKM Kota Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya seperti DPW IPEMI Prov. Kalbar, DPD IPEMI Kota Pontianak, Korda ABDSI Kota Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya, HIMPU Kota Pontianak, Lembaga Komunitas UMKM Talino Khatulistiwa, UMKM Pewacitra, Asosiasi Pro UMKM, Asosiasi UMKM Naik Kelas dan Bank Sampah Rumput Hias. Dari

Menurut Anselmus, terselenggaranya kegiatan sosialisasi manfaat program BPJS Ketenagakerjaan kali ini adalah adanya nota kesepahaman yang telah ditandatangani oleh Kementerian Koperasi dan UKM RI dengan Direktur BPJS Ketenagakerjaan, tertanggal 4 November 2020.

Sementara itu Rusdiansyah, selaku Kepala Bidang BPJS Ketenagakerjaan Kota Pontianak mengemukakan,  program BPJS bukan penerima upah yaitu pekerja yang bekerja untuk diri sendiri dan mendapatkan penghasilan dari usahanya sendiri. “Mereka ini berhak mendapatkan jaminan kecelakaan kerja (JKK), jaminan kematian, jaminan hari tua,”ujar Rusdiansyah.

Dikemukakan Rusdiansyah, program BPJS untuk bukan penerima upah ini memasukkan apapun jenis pekerjaan sektor UMKM agar bisa menjadi peserta BPJS ketenegakerjaan. Misalnya, jaminan kecelakaan kerja, jaminan yang melindungi pekerja pada saat melakukan aktivitas pekerjaan dimulai dari berangkat kerja sampai dengan pulang kerja. Dengan manfaat biaya pengobatan sampai dengan sembuh di rumah sakit, biaya transportasi pengobatan, santunan cacat, santunan meninggal karena kecelakaan kerja.

Jaminan kematian yaitu, jaminan yang diberikan kepada ahli waris apabila tenaga kerja meninggal dunia karena sakit. Jaminan hari tua yaitu, program menabung yang bisa diambil kembali pada saat tidak menjadi peserta aktif BPJS ketenagakerjaan.

Suherman, SE selaku Koordinator Center for Integrated Services of SMEsCo, Pusat Layanan Usaha Terpadu – Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (PLUT-KUMKM) Prov. Kalbar dalam pemaparan materinya mengemukakan saat pandemi Covid-19 pekerja sektor informal sangat memerlukan perlindungan usahanya.  “Dengan menyadari manfaat program BPJS ini, sektor UMKM dapat bertahan,”ujar Suherman.

Adapun visi BPJS Ketenagakerjaan adalah menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kebanggaan Bangsa, yang Amanah, Bertata kelola Baik serta Unggul dalam Operasional dan Pelayanan. Sedangkan misinya melalui Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, BPJS Ketenagakerjaan berkomitmen Untuk : Melindungi dan Menyejahterakan seluruh pekerja dan keluarganya; Meningkatkan produktivitas dan daya saing pekerja; Mendukung pembangunan dan kemandirian perekonomian nasional.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code