Rahmad Lubis: Dukung Jaminan Produk Halal

PONTIANAK- Untuk mendukung dan mempersiapkan Kalimantan Barat menjadi kawasan destinasi wisata yang pantas bagi wisatawan manca negara, PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Kalimantan Bagian Barat, Lembaga Pengkajian Pangan Obat-Obatan dan Konsumen Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) Prov. Kalbar dan Center for Integrated Services of SMEsCo, Pusat Layanan Usaha Terpadu – Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (PLUT-KUMKM) Prov. Kalbar, bersepakat membangun sinergisitas bersama melalui program penyiapan produk-produk kuliner halal.

Untuk menjamin dan memastikan produk UMKM sektor makanan minuman siap bersaing dalam era ASEAN Economic Community, maka perlu kesamaan persepsi bagi pengusaha UMKM sektor makanan minuman untuk mengurus Sertifikat Halal.

Prosesi penyerahan Sertifikasi Halal Produk berbasis kuliner kepada 21 UMKM tersebut dilaksanakan secara simbolis oleh Rahmad Lubis selaku General Manager PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Kalimantan Bagian Barat, Senin 4 November 2019, di Jalan Soeprapto, Pontianak.

Menurut Rahmad Lubis, pihaknya senantiasa mengamati gerak pertumbuhan ekonomi masyarakat di Kalimantan Barat dan berupaya berperan dalam memberikan yang terbaik bagi UMKM yang seirama dengan tuntutan di era ASEAN Economic Community. “Produk halal ini adalah salah satu yang memang dituntut para wisatawan yang berkunjung ke Kota Pontianak khususnya. Banyak wisatawan yang datang ternyata hanya rindu makanan tertentu yang khas Kalimantan Barat,”ujar Rahmad Lubis.

Keunikan-keunikan perilaku wisatawan yang berkunjung ke Kalimantan Barat semacam ini, ujar Rahmad Lubis, harus mampu ditangkap peluangnya oleh penggiat UMKM dengan mengedepankan juga aspek kehalalannya.

Sementara itu Efrizon selaku Senior Manager Komunikasi Dan Hukum Unit Induk Pembangunan Kalimantan Barat, awalnya ada sejumlah 25 UMKM yang menjalani proses pendampingan dan pelatihan Sertifikasi Halal, namun yang berlanjut sampai proses pengambilan keputusan akhir tinggal bertahan 21 UMKM.

Menurut Dr. M. Agus Wibowo M. SI selaku Direktur LPPOM MUI Prov. Kalbar pihaknya menyadari ada semacam tekanan psikologis yang dirasakan para UMKM yang mengikuti proses sertifikasi karena baru pertama kali berhadapan dengan tim asesor, namun selanjutnya dalam proses penilaian lanjutan akan sudah terbiasa dengan sistem yang dibangun dalam ketaat-asasan sertifikasi halal yang dipersyaratkan.

Menurut Agus, kata kunci sertifikasi halal itu adalah higienitas itu sendiri. “Kalau sudah dapat sertifikat halal pastinya higienis,”ujar Agus. Dan konsumen siapapun juga pasti senang dengan makanan yang terjamin higienitasnya.

Ungkapan senada dikemukakan Suherman selaku Koordinator Konsultan Pendamping PLUT-KUMKM Prov. Kalbar yang mengamati besar sekali animo penggiat UMKM sektor kuliner agar produk yang dihasilkan dapat mencantumkan label halal yang sesungguhnya dari proses sertifikasi halal.

Dikemukakan Suherman, mulai 17 Oktober 2019, kewajiban produk makanan, minuman, kosmetik, obat-obatan, dan benda-benda lain untuk diberi sertifikat halal dimulai. Hal ini sesuai amanat Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Berdasarkan beleid tersebut, berbagai produk wajib bersertifikat halal. Nantinya, sertifikat halal dikeluarkan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), sebuah badan baru yang dibentuk dan berada di bawah koordinasi Kementerian Agama (Kemenag) namun tetap berkoordinasi dengan LPPOM MUI.

Seperti dikemukakan Pentingnya Sertifikasi Halal bagi pengusaha UMKM sektor makanan minuman karena tuntutan konsumen dalam negeri sendiri dan tuntutan konsumen luar negeri yang semakin selektif.

Menurut Agus Wibowo, formulasi terbaru proses yang dikawal Kemenag RI terkait sertifikasi halal ini, pihak LPPOM MUI Prov. Kalbar khususnya siap ikut mengawal asalkan tetap dalam koridor visi LPPOM MUI itu sendiri yaitu menjadi lembaga sertifikasi halal terpercaya di Indonesia dan dunia untuk memberikan ketentraman bagi umat Islam serta menjadi pusat halal dunia yang memberikan informasi, solusi dan standar halal yang diakui secara nasional dan internasional.

Sedangkan misinya adalah menetapkan dan mengembangkan standar halal dan standar audit halal; Melakukan sertifikasi produk pangan, obat dan kosmetika yang beredar dan dikonsumsi masyarakat; Melakukan edukasi halal dan menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk senantiasa mengkonsumsi produk halal; Menyediakan informasi tentang kehalalal produk dari berbagai aspek secara menyeluruh.

“Intinya, dengan berlandaskan hukum Islam, scientific research dan budaya, pihak LPPOM MUI melakukan kajian kehalalan bahan pangan obat-obatan dan kosmetika secara cermat agar konsumen tidak dirugikan,”ujar Agus Wibowo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code