Ahi: Pertumbuhan UMKM Mengikuti Aglomerasi Kependudukan

PONTIANAK- Bertumbuhkembangnya kegiatan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) idealnya mengacu kepada aglomerasi ekonomi atau aglomerasi industri yang dapat menjadi pusaran ekonomi sehingga kegiatan UMKM menyertai aglomerasi kependudukan yang ada.

Jika konsep aglomerasi kependudukan kita sepakati untuk menjadi titik fokus pembangunan ekonomi, maka selayaknya UMKM mendapat tempat terhormat untuk membenahi diri agar layak disejajarkan dengan pelaku ekonomi lainnya.

Demikian dikemukakan Drs. Ahi, MT, selaku Kepala Dinas Koperasi UKM Prov. Kalbar, dalam acara Program Pelatihan Dan Sertifikasi Halal Mitra Binaan UMKM, dihadapan 25 peserta, Selasa 20 Agustus 2019, di Gedung PLUT-KUMKM Prov. Kalbar. Acara yang berlangsung selama dua hari tersebut digagas PLN Kalbar dalam tema PLN Peduli tersebut dihadiri Efrizon selaku Senior Manager Komunikasi Dan Hukum Unit Induk Pembangunan Kalimantan Barat, Dr. M. Agus Wibowo M. Si selaku Direktur Lembaga Pengkajian Pangan Obat-Obatan dan Konsumen Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) Provinsi Kalimantan Barat, perwakilan dari Pemerintahan Kota Pontianak, dan Suherman SE selaku Konsultan Pendamping Bidang Pemasaran PLUT-KUMKM Prov. Kalbar.

Keuntungan aglomerasi bagi UMKM, ujar Ahi, memanfaatkan konsentrasi penduduk dengan memiliki varian kegiatan ekonomi sebanyak mungkin dalam jarak komunitas yang berdekatan, sehingga menghemat biaya transportasi dan menghemat biaya-biaya lainnya.

Menurut Kepala Dinas Koperasi UKM Prov. Kalbar, ikut andilnya BUMN PLN dalam kegiatan CSR PLN Peduli program Sertifikasi Halal ini patut kita syukuri dan banggakan, karena ke depan usaha-usaha kuliner harus fokus minimal dalam 3 hal, higienitas, kemasan dan ada jaminan sertifikasi halal.

Dikemukakan Ahi, jika sudah melalui proses pendampingan LPPOM MUI Kalbar apalagi ada dukungan dari PLN, harusnya pelaku UMKM bertekad agar Naik Kelas, semakin fokus pada produk dan produksi serta benar-benar menjadi UMKM yang berintegritas.

Senior Manager Komunikasi Dan Hukum Unit Induk Pembangunan Kalimantan Barat mengemukakan Program Pelatihan Dan Sertifikasi Halal Mitra Binaan UMKM menjadi  konsen PLN dalam melakukan framming aglomerasi kependudukan untuk meningkatkan taraf perekonomian masyarakat.

Sementara itu Suherman SE selaku Konsultan Pendamping Bidang Pemasaran PLUT-KUMKM Prov. Kalbar mengemukakan kesempatan mengikuti pelatihan dan pendampingan untuk Sertifikasi Halal ini harus menjadi keseriusan pelaku UMKM untuk konsisten menekuni usaha kuliner berbasis halal. “Tuntutan sertifikasi halal ini adalah dampak keterbukaan kita dengan dunia luar, apalagi Kalbar berbatasan dengan Malaysia, sehingga wisatawan luar ingin ada jaminan higienitas dan halal dari kuliner yang dinikmati,”ujar Suherman.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *