Rakorda Perencanaan Koperasi UMKM Kalbar

PONTIANAK- Rapat koordinasi perencanaan pemberdayaan koperasi serta pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) se-Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 dibuka secara resmi oleh Drs. Ahi MT selaku Kepala Dinas Koperasi UKM Provinsi Kalimantan Barat, Senin 22 April 2019, di Hotel Kini, Pontianak.

Ketua Panitia Suni SE, M.Si yang juga Sekeretaris Dinas Koperasi UKM Prov. Kalbar mengemukakan, maksud dan tujuan kegiatan Rakorda Perencanaan Koperasi UMKM selama 2 hari ini adalah sebagai sarana informasi dalam pengusulan dan penyusunan berbagai program kegiatan sehingga terwujudnya sinergitas dan sinkronisasi antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota melalui pengelolaan pembangunan berbasis potensi kewilayahan dalam rangka menciptakan koperasi dan UMKM yang berdaya saing.

Sementara itu Drs. Ahi MT selaku Kepala Dinas Koperasi UKM Provinsi Kalimantan Barat menyampaikan, melalui Rakorda Perencanaan ini salah satu upaya dan solusi didalam mengantisipasi serta menghadapi tantangan global persaingan-persaingan bidang ekonomi khususnya masyarakat Kalimantan Barat yang saat ini banyak dilirik investor dari dalam negeri maupun luar negeri. Oleh karena itu Rakorda yang dilaksanakan tingkat Provinsi Kalimantan Barat ini berusaha membangun komitmen dan kerjasama seluruh dinas yang membidangi koperasi, perdagangan dan perindustrian serta UMKM yang ada di wilayah Kalimantan Barat, sehingga ada sinkronisasi pembinaan serta regulasi yang menjadi pedoman bersama seluruh stakeholder dibidang koperasi dan UMKM didalam mengambil langkah dan sikap yang menguntungkan dan memajukan daerah masing-masing.

“Kita berharap agar kedepan daerah Kalimantan Barat dapat menjadi kiblat dan pilot project bidang-bidang usaha ekonomi dan koperasi yang mensejahterakan seluruh masyarakat, apalagi secara geografis Kalimantan Barat berbatasan daratan dengan Malaysia,”ujar Ahi.

Secara terpisah, Suherman SE selaku Koordinator Konsultan Pendamping Center for Integrated Services of SMEsCo, Pusat Layanan Usaha Terpadu – Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (PLUT-KUMKM) Prov. Kalbar mengemukakan hendaknya program koperasi UMKM mengantisipasi pengembangan SDM melalui berbagai kegiatan diklat, bintek maupun koordinasi. “Semoga sinergisitas untuk memajukan koperasi dan UMKM bukan hanya sebatas slogan saja,”ujar Suherman.

Sebagaimana diketahui, Dinas Koperasi UKM Prov. Kalbar, 25 – 26 Februari 2019 lalu juga telah menyepakati beberapa hal terkait peran dan fungsi koordinasi dilingkup Koperasi dan UMKM se-Kalbar. Adapun dalam kesempatan itu yang disepakati diantaranya: dalam rangka pencapaian target-target indikator pembangunan pemberdayaan KUMKM 2019-2023,  agar dibuatkan surat dukungan/edaran ke Pemerintah kabupaten/kota terutama untuk penganggaran program kegiatan lebih diprioritaskan karna koperasi dan UMKM merupakan urusan wajib.

Diusulkan dan memperbanyak pelatihan KUMKM berbasis Informasi Tehnologi, Bimtek Packaging dan bimtek lainnya  yang mendukung berkembangnya Koperasi dan UMKM yang dilaksanakan baik di provinsi maupun kabupaten kota tahun 2020 baik melalui dana APBD dan APBN (DAK).

Memacu dan  mendukung Perda KUMKM tahun 2020 melalui program kegiatan. Kegiatan Fasilitasi sertifikasi halal produk UKM Se Kalimantan Barat melalui dana APBD dan APBN. Diusulkan Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan  UMKM melaui Pusat layanan Usaha Terpadu (PLUT) Provinsi Kalimantan Barat mengingat tahun 2020 sudah tidak dianggarkan lagi APBN. Akan diusulkan kegiatan bimtek ODS data UMKM  Sekalimantan Barat tahun 2020. Membangun jejaring bisnis dalam rangka penguatan produk KUMKM melalui usulan kegiatan tahun 2020. Perlu dilakukan pertemuan dengan pembina KUMKM  kabupaten Kota  terkait SOP pembubaran koperasi tidak aktif dari Kemenkumham dan sosialisasi pengesahan badan hukum koperasi kepada para pembina koperasi. Perlu  Juknis untuk Pendamping Balatkop agar jelas kinerjanya. Untuk mendapatkan anggaran melalui dana Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan DAK non fisik Kementeriaan Koperasi dan UKM RI diukur dengan menggunakan indikator : kinerja Provinsi kabupaten/kota melalui data KUMKM/Koperasi bersertifikat NIK, Nomenklatur tunggal, Daerah pariwisata, kepulauan, tertinggal termasuk daerah perbatasan dan pasca bencana.

Akan diusulkan pelatihan perkoperasian bagi pembina koperasi Provinsi dan Kabupaten kota baik melalui dana APBD maupun APBN. Mengakomodir usulan dan memverifikasi usulan kabupaten kota untuk diusulkan tahun 2020 dengan mempertimbangkan prinsip prioritas dan efisiensi anggaran dan menginput usulan ke aplikasi dengan berkoordinasi dengan Bappeda Provinsi dan kabupaten kota.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *