Raperda KUMKM Kalbar Mendapat Prioritas

PONTIANAK- Memacu dan  mendukung penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (KUMKM) menjadi salah satu keputusan penting dalam program kegiatan Tahun 2020, karena selama ini kegiatan KUMKM belum ada payung hukum di tingkat daerah yang menjembatani kepentingan insan koperasi dan UMKM di Kalimantan Barat.

Sebagaimana diketahui, UMKM memiliki peran dan kedudukan yang strategis dalam membangun ketahanan ekonomi masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja dan penanggulangan kemiskinan. Bahwa UMKM sebagai salah satu pelaku pembangunan ekonomi di daerah perlu diberdayakan melalui pengembangan sumber daya manusia, dukungan permodalan, produksi dan produktifitas, perlindungan usaha, pengembangan kemitraan, jaringan usaha dan pemasaran.

Bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Pemerintah Daerah harusnya berwenang menyelenggarakan pemberdayaan KUMKM. Namun untuk maksud tersebut, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Koperasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Demikian dikemukakan Suherman SE, selaku Koordinator Konsultan Pendamping PLUT-KUMKM Prov. Kalbar, Rabu 27 Februari 2019, terkait hasil Rapat Koordinasi Daerah Dinas Koperasi UKM Prov. Kalbar Tahun Anggaran 2019, yang berlangsung 25 – 26 Februari 2019 di Hotel Gajah Mada, Pontianak.

Rapat yang dihadiri seluruh Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat tersebut dipimpin langsung Drs. Muhyiddin, M. Si selaku Plt Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Prov. Kalbar dan Suni SE, M. Si pemimpin rapat yang juga selaku Sekretaris Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Prov. Kalbar.

Muhyiddin dalam rapat tersebut mengemukakan, salah satu yang menjadi perhatian Dinas Koperasi UKM Prov. Kalbar adalah pentingnya pencapaian target-target indikator pembangunan pemberdayaan KUMKM 2019-2023 karena koperasi dan UMKM merupakan urusan wajib.

Dikemukakan Muhyiddin, mengenai pelatihan KUMKM berbasis Informasi Teknologi,  karena eranya sudah era digitalisasi maka diusulkan perlu memperbanyak pelatihan KUMKM berbasis Informasi Tehnologi, Bimtek Packaging dan bimtek lainnya  yang mendukung berkembangnya Koperasi dan UMKM.

Sementara itu terkait keberadaan dan kinerja PLUT-KUMKM Prov. Kalbar sendiri, dalam rapat koordinasi tersebut telah memasukkan kesepakatan penting bahwa kegiatan pemberdayaan dan pengembangan  UMKM melalui Center for Integrated Services of SMEsCo, Pusat Layanan Usaha Terpadu – Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (PLUT-KUMKM) Prov. Kalbar, sudah harus masuk dalam penganggaran APBD, mengingat tahun 2020 sudah tidak dianggarkan lagi dalam APBN.

Menurut Suherman, sudah tepat Dinas Koperasi UKM Prov. Kalbar memprioritaskan kesepakatan terkait kinerja PLUT-KUMKM Prov. Kalbar 2020 sebagai salah satu ujung tombak pemberdayaan wirausaha pemula dan bertumbuhkembangnya UMKM. “Solusi penciptaan lapangan kerja sekarang ini harus menjadi prioritas pemerintah yang parameternya dimunculkan dalam upaya menumbuhkembangkan para wirausaha pemula dan memelihara cluster UMKM yang berbasis produk unggulan Kalbar,”ujar Suherman.

Merespon keluhan UMKM terkait sertifikasi halal, Dinas Koperasi UKM Prov. Kalbar  berupaya optimal memfasilitasi sertifikasi halal produk UMKM Se Kalimantan Barat melalui dana APBD dan APBN 2020.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *