PLUT-KUMKM Kalbar Dukung Literasi Dan Inklusi Keuangan

PONTIANAK- Sumber daya manusia yang berkualitas merupakan salah satu faktor yang berpengaruh dalam pembangunan ekonomi di Kalimantan Barat. Dalam konteks pembangunan ekonomi era otonomi daerah ini, kualitas sumber daya manusia perlu terus ditingkatkan termasuk memperkuat kompetensinya, yang salah satunya terkait dengan literasi keuangan.

Pengetahuan masyarakat Kalimantan Barat mengenai literasi keuangan sudah menjadi keharusan dalam kehidupan sehari-hari sehingga menjadi life skill yang perlu dimiliki oleh setiap individu dalam menjalani kehidupan dalam jangka panjang. Masyarakat yang well literate lebih mudah memahami hal-hal yang terkait dengan industri jasa keuangan serta memiliki informasi untuk mengakses industri jasa keuangan yang diperlukan dalam aktivitas kehidupan sehari-hari mereka.

Demikian dikemukakan Suherman, SE selaku Koordinator Konsultan Pendamping Center for Integrated Services of SMEsCo, Pusat Layanan Usaha Terpadu – Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (PLUT-KUMKM) Prov. Kalbar, Selasa 12 Februari 2019, saat melakukan kunjungan kerja di Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Jalan Jenderal Ahmad Yani No.62, Kelurahan Bangka Belitung Laut, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, yang diterima langsung Moch. Riezky F Purnomo selaku Kepala OJK Prov. Kalbar didampingi Suhermanto selaku Kepala Sub Bagian  dan Mochammad Akbar.

Menurut Suherman, pihak PLUT-KUMKM Prov. Kalbar ingin mengajak sebanyak mungkin stakeholder strategis yang reputable untuk secara bersinergi meningkatkan produksi, produktivitas, nilai tambah dan daya saing UMKM di Kalimantan Barat.

Dalam kesempatan itu Moch. Riezky F Purnomo selaku Kepala OJK Prov. Kalbar mengemukakan untuk membangun Kalimantan Barat perlu sinergisitas dengan pemerintah daerah dan stakeholder strategis. Bahkan OJK termasuk telah menginisiasi terbentuknya Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD). Lembaga lain yang dibentuk adalah Satgas Waspada Investasi Provinsi Kalbar. “Intinya tugas OJK adalah mengatur, mengawasi dan melindungi sehingga sektor jasa keuangan terselenggara dengan baik dan teratur, termasuk keharusan melindungi konsumen di Kalimantan Barat,”ujar Riezky.

Sebagaimana diketahui, literasi keuangan adalah pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan yang mempengaruhi sikap dan perilaku untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan dalam rangka mencapai kesejahteraan.

Bahkan World Bank mengemukakan alasan yang mendasari perlunya aspek sikap dan perilaku keuangan dalam literasi keuangan karena program literasi keuangan yang hanya mengandalkan pendekatan pengetahuan saja tidak dapat mengubah perilaku seseorang apabila mereka tidak memiliki sikap dan motivasi yang sesuai.

Sedangkan pentingnya inklusi keuangan diartikan ketersediaan akses pada berbagai lembaga, produk dan layanan jasa keuangan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Ketersediaan tersebut bukan hanya dari akses yang dapat dimanfaatkan namun juga ketersediaan produk dan layanan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kesesuaian produk dan layanan jasa keuangan tersebut dapat memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat dan dapat digunakan secara optimal.

Diakhir pertemuan tersebut, baik Suherman maupun Moch. Riezky F Purnomo, berharap ke depan perlu dibangun kerjasama yang lebih mengarah kepada upaya meningkatkan literasi dan inklusi keuangan bagi masyarakat karena untuk menjangkau seluruh penjuru Kalimantan Barat yang luas perlu sinergisitas pemerintah daerah dan stakeholder.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *