Suherman: Harusnya Kalbar Punya Perda Pemberdayaan UMKM

PONTIANAK- Sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Usaha Kecil Dan Usaha Menengah, hingga kini Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat belum memiliki Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil Dan Usaha Menengah, sehingga daya dorong agar UMKM Naik Kelas sebagaimana yang diharapkan Pemerintah RI terkesan dijalankan dengan setengah hati.

Pentingnya payung hukum tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) ini bukan hanya semata masalah nomenklatur, tetapi upaya pemerintah untuk memajukan sektor non formal dengan meningkatkan sebanyak mungkin para pencipta lapangan pekerjaan ini menjadi tidak fokus dan terkesan tidak direncanakan dengan matang.

Demikian dikemukakan Suherman SE selaku Koordinator Konsultan Pendamping Center for Integrated Services of SMEsCo, Pusat Layanan Usaha Terpadu – Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (PLUT-KUMKM) Prov. Kalbar, Rabu 6 Februari 2019, seusai Apel Pagi di Dinas Koperasi UKM Prov. Kalbar, Jalan Sutan Syahrir No. 5, Pontianak.

Dikemukakan Suherman,  UMKM memiliki peran   dan   kedudukan   yang   strategis   dalam membangun   ketahanan   ekonomi melalui penciptaan lapangan kerja dan penanggulangan kemiskinan. Selain itu UMKM memiliki peran   dan   kedudukan   yang   strategis   dalam membangun   ketahanan   ekonomi melalui penciptaan lapangan kerja dan penanggulangan kemiskinan. Dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah   Nomor   17   Tahun   2013   tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, harusnya Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat berwenang menyelenggarakan pemberdayaan Usaha Mikro, Mecil dan Menengah seperti daerah lainnya.

Sebagaimana diketahui, Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan Pedagang Kaki Lima. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pengembangan Inkubator Wirausaha.

Namun faktanya sektor ritel modern berkembang pesat dan pembangunan infrastruktur kota terkesan tak terkendali sehingga payung hukum keberadaan pasar tradisional, pedagang kali lima dan upaya pengembangan inkubator wirausaha hanya sekedar pemanis saja. “Kesewenang-wenangan untuk menggusur, memindahkan dan mengambil-alih ruang gerak kegiatan UMKM semacam inilah yang harus kita awasi secara bersama-sama,”ujar Suherman yang menyayangkan hingga kini Pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Barat belum memiliki Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan UMKM.

Dikemukakan Suherman, kata kunci pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.

Prinsip pemberdayaan UMKM yang benar itu, ujar Suherman, ada upaya penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan UMKM untuk berkarya dengan prakarsa sendiri; Ada perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan; Ada pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi UMKM; Ada peningkatan daya saing UMKM; dan Ada penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu.

Menurut Suherman, pemberdayaan UMKM sangat penting karena bertujuan mewujudkan struktur perekonomian di daerah yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan; Menumbuhkan, melindungi dan mengembangkan UMKM menjadi tangguh dan mandiri; Meningkatkan peran UMKM dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, penanggulangan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi; Meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha untuk menumbuhkan UMKM; Meningkatkan produktivitas, daya saing, dan pangsa pasar UMKM; Menumbuh kembangkan jiwa kewirausahaan; Meningkatkan akses terhadap sumber daya produktif dan pasar yang lebih luas; Meningkatkan peran UMKM sebagai pelaku ekonomi yang tangguh, profesional, dan mandiri; Mengembangkan produk unggulan daerah berbasis sumber daya lokal.

Oleh karena itu, ujarnya, sangat disayangkan jika Peraturan Pemerintah   Nomor   17   Tahun   2013   tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, hingga saat ini Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat belum menurunkannya menjadi Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan UMKM, sebagai dasar pijak dalam mengimplementasikan penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu dan saling bersinergi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *