Suherman: PLUT-KUMKM Kalbar Ajak Stakeholder Strategis Yang Reputable

PONTIANAK- Keberadaan Center for Integrated Services of SMEsCo, Pusat Layanan Usaha Terpadu – Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (PLUT KUMKM) Prov. Kalbar,  dinilai belum mampu menjangkau harapan para pengusaha mikro, kecil dan menengah apalagi koperasi, karena luasnya wilayah, terbatasnya tenaga konsultan dan belum adanya dukungan anggaran daerah.

Namun demikian sejak 2014 hingga kini, PLUT-KUMKM Prov. Kalbar yang keberadaannya langsung di bawah Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Prov. Kalbar dan menempati sebuah Gedung PLUT-KUMKM Prov. Kalbar hibah dari Kemenkop UKM RI, berupaya maksimal untuk mengemban 7 (tujuh) tugas konsultan pendamping agar KUMKM Naik Kelas.

Demikian Suherman SE selaku Koordinator Konsultan Pendamping PLUT-KUMKM Prov. Kalbar, Kamis 31 Januari 2019,  dalam acara peringatan Ulang Tahun Ke-lima keberadaan PLUT-KUMKM Prov. Kalbar yang terpatri dalam prasasti 26 Januari 2014, di Gedung PLUT-KUMKM Prov. Kalbar, Jalan Sutan Syahrir, Pontianak.

Dijelaskan Suherman, program PLUT-KUMKM Prov. Kalbar bertujuan menyediakan lembaga pendamping dan konsultan pendamping yang berfungsi dan berperan memberikan pendampingan dan pemberdayaan lainnya kepada koperasi dan UMK. “Meskipun Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI, akan mengakhir Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan kepada PLUT-KUMKM seluruh Indonesia termasuk PLUT-KUMKM Prov. Kalbar pada Tahun 2019,”ujar Suherman.

Sebagaimana diketahui Surat Keputusan Dinas Koperasi UKM Prov. Kalbar Nomor 274 Tahun 2017,  menetapkan ada 7 (tujuh) tugas konsultan pendamping PLUT-KUMKM yaitu: 1) Melaksanakan standar pelayanan minimal bisnis yang dibutuhkan KUMKM: konsultasi bisnis; pendampingan atau mentoring bisnis; promisi, pemasaran dan transaksi; pelatihan bisnis dan teknis; mediasi bisnis, matchmaker busines, penguatan kelembagaan; jaringan layanan informasi; pustaka enterpreneur; 2) Menyediakan informasi jenis layanan, mekanisme pemberian layanan dan menyusun jadwal layanan kepada KUMKM; 3) Membuat sistem basis data KUMKM yang dilayani; 4) Mengatur kegiatan konsultasi dan pendampingan KUMKM; 5) Menentukan kriteria, target, dan pola seleksi produk KUMKM ditempatkan di Galery PLUT-KUMKM; 6) Melaksanakan temu bisnis dengan KUMKM; 7) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas Koperasi UKM Kalbar.

Dikemukakan Suherman, meskipun tugas itu berat, namun harapannya bergayung sambut dengan visi dan misi Gubernur Kalbar yang berkomitmen untuk memajukan Kalbar, dan menyejahterakan masyarakat Kalbar melalui pembangunan infrastruktur, pendidikan, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi.

Memang benar, sejak tahun 2014 – 2019 kegiatan PLUT-KUMKM Prov. Kalbar 100 persen tergantung dengan penganggaran APBN alokasi Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan (Berita Negara RI Tahun 2010 Nomor 660.

Menurut Suherman, meskipun dukungan APBN berakhir tahun 2019, namun pihaknya bertekad untuk tetap menyukseskan Program Kerja PLUT-KUMKM Prov. Kalbar tahun 2018 – 2023 yang isinya: Memelihara kemitraan strategis dengan stakeholder yang reputable; Memelihara kolaborasi; Meningkatkan inisiatif program tutorial; Mempertajam analisis & monitoring; Meningkatkan kapasitas,  kompetensi & kaderisasi konsultan; Memelihara jaringan ekspose, publikasi  & ke-IT-an; Penggiat KUMKM Kalbar NAIK KELAS.

Dalam mengelola kinerja Konsultan Pendamping, PLUT-KUMKM Kalbar mengacu kepada indikator utama pembentuk daya saing produk unggulan daerah menyongsong ASEAN Economic Community di Kalimantan Barat yaitu : Sinergisitas perekonomian daerah; Sinergisitas ketenagakerjaan dan sumberdaya manusia; Sinergisitas infrastruktur, sumberdaya alam dan lingkungan; Sinergisitas perbankan dan lembaga keuangan.

Oleh karena itu, ujar Suherman, pihaknya sangat perlu membangun sinergisitas dengan stakeholder strategis yang reputable, punya kepedulian kepada KUMKM agar Naik Kelas.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *