Serapan KUR se-Kalimantan hanya 6,2 Persen

PONTIANAK- Pemerintah semakin berupaya meningkatkan kinerja penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) terhadap pemerataan akses pembiayaan dengan bukti penyaluran yang masih didominasi untuk skema KUR mikro 88,7 % diikuti dengan skema KUR kecil 33 % dan TKI 0,3 %.

Namun demikian serapan KUR masih didominasi di Pulau Jawa sebesar 56,1 %, Sumatera 19,4 %, Sulawesi 18,3 % dan Kalimantan 6,2 %. Kinerja penyaluran KUR per wilayah tersebut sesuai dengan sebaran UMKM di Indonesia.

Demikian dikemukakan Iskandar Simorangkir Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, Senin 1 Oktober 2018, saat memberikan Sosialisasi Permenko No. 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan KUR Bagi Penjamin KUR, di Golden Tulip, Pontianak.

Iskandar memaparkan, dilihat dari sektor ekonomi, penyaluran KUR untuk sektor produksi (pertanian, perikanan, industri konstruksi dan jasa-jasa) sampai dengan akhir Agustus 2018 sudah mencapai 42,3 % dari target sebesar 50 %.

Sedangkan perubahan kebijakan KUR yang diatur dalam Permenko No 11 Tahun 2017 meliputi penurunan tingkat suku bunga KUR dari 9 % menjadi 7 % efektif per tahun; Kelompok usaha sebagai calon penerima KUR; Skema KUR khusus; Skema KUR multisektor; Pengaturan minimum porsi penyaluran KUR ke sektor produksi; Mekanisme pembayaran kredit setelah panen dan grace periode; Perubahan istilah KUR Ritel menjadi KUR Kecil; Plafon KUR mikro sektor produksi dan di luar sektor produksi; Penyaluran KUR bersamaan dengan kredit lain yang diperbolehkan; Struktur biaya KUR penempatan TKI; KUR untuk masyarakat daerah perbatasan; KUR untuk optimalisasi Kelompok Usaha Bersama (KUBE).

Untuk mencapai target penyaluran KUR sektor produksi, pemerintah mendesain KUR Khusus yang skemanya ditujukan untuk komoditas perkebunan rakyat, peternakan rakyat dan perikanan rakyat. “KUR khusus ini bisa untuk membiayai peremajaan perkebunan kelapa sawit rakyat, pembelian kapal bagi nelayan dan penggemukan ternak rakyat,” ujar Iskandar. Adapun plafonnya di atas Rp 25 juta sampai dengan Rp 500 juta untuk setiap individu anggota kelompok.

Selain itu yang menjadi perhatian pemerintah adalah KUR Pariwisata untuk mendukung usaha pariwisata di 10 lokasi destinasi pariwisata prioritas dan 88 kawasan strategis pariwisata nasional.

Dalam rangka mengakomodir pembiayaan untuk sektor pariwisata melalui KUR tersebut, telah ditetapkan Permenko No. 8 2018 selaku Perubahan dari Permenko No. 11 Tahun 2017 terkait Pedoman Pelaksanaan KUR, dan Perubahan tersebut berlaku sejak 20 September 2018.

Secara terpisah Suherman SE selaku Koordinator Konsultan PLUT-KUMKM Kalbar mengemukakan, pihaknya sangat mendukung kehadiran Permenko No. 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan KUR bagi Penjamin KUR. Terkhusus di Kalbar dimana untuk serapan KUR se-Kalimantan saja hanya 6,2 %. “Artinya ada hal yang harus dibenahi terkait keberpihakan penjamin KUR terhadap kegiatan UMKM yang ada,”ujar Suherman.

Yang kami temukan dari keluhan penggiat UMKM adalah, semua persyaratan dan prosedur sudah disiapkan, namun ketika mau pencairan justru nasabah diiming-imingi “kalau mau dananya cepat cair jangan ambil dana KUR”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *