Kalbar Perlu Miliki Lima Inkubator Wirausaha

PONTIANAK- Pemerintah terus mendorong percepatan pembangunan ekonomi dalam menghapus kemiskinan dan mengurangi pengangguran yang salah satunya melalui Perpres Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pengembangan Inkubator Wirausaha.

Untuk pengembangan inkubator wirausaha, Kementerian Koperasi UKM RI mengeluarkan Permen Kop UKM RI Nomor 24/Per/M.KUM/IX/2015 tentang standar prosedur dan kriteria penyelenggaraan inkubator wirausaha, Bab IV pasal 16 yang menyaratkan setiap Provinsi/Daerah Istimewa terdapat paling sedikit 5 (lima) lembaga inkubator. Sedangkan setiap kabupaten/kota terdapat paling sedikit 1 (satu) lembaga inkubator.

Demikian dikemukakan Mas Ayu Nilawati selaku Kepala Bidang Peranan Organisasi Kemasyarakatan, pada Deputi Pengembangan Peran Serta Masyarakat, saat Sosialisasi Inkubator Wirausaha, Senin 10 September 2018 di Hotel Borneo, Jl. Merdeka Barat, Pontianak. Turut hadir Fera Layuk Allo SE selaku Sekretaris Dinas Koperasi UKM Prov. Kalbar,  mewakili Drs. H. Muhyiddin, M. Si selaku Plt. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Prov. Kalbar dan Indra Fahmi selaku Direktur Pusat Inkubator Bisnis dan Wirausaha Institut Keuangan Koperasi Indonesia.

“Pentingnya inkubator wirausaha bagi daerah setidaknya memiliki 2 peran, yaitu: mempercepat penumbuhan wirausaha baru; mengembangkan dan memperkuat usaha yang telah dijalankan oleh wirausahawan,”ujar Mas Ayu Nilawati.

Dengan adanya sosialisasi Inkubator Wurausaha ini, ujar Fera Layuk Allo, pihaknya berharap segera tumbuh inkubator lain di Kalbar maupun di kabupaten/kota yang ada, sehingga selaras dengan program nasional untuk mengurangi angka pengangguran terutama dikalangan generasi muda berpendidikan tinggi.

Lebih lanjut pemateri Indra Fahmi selaku Direktur Pusat Inkubator Bisnis dan Wirausaha Institut Keuangan Koperasi Indonesia dalam kesempatan itu memaparkan, lahirnya wirausaha baru dan terjadinya penumbuhan usaha yang telah ada, pada gilirannya akan memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian nasional.

Menurut Indra Fahmi, kontribusi tersebut antara lain berupa meningkatnya produk domestik, peningkatan pendapatan masyarakat, diversifikasi produk (barang dan jasa; kebutuhan masyarakat), peningkatan daya serap tenaga kerja.

Dikemukakan Indra Fahmi, sebagai sebuah lembaga (institution), inkubator bisnis harus dikelola secara profesional. Sesuai dengan karakteristik spesifik pola pengelolaannya. Dalam kaitan ini, terdapat beberapa tipe inkubator bisnis, antara lain : 1) Inkubator Bisnis Afiliasi Perguruan Tinggi (University Affiliated). Inkubator bisnis ini merupakan bagian organik dari sesuatu institusi perguruan tinggi. Inkubator ini biasanya didirikan dengan tujuan untuk melakukan penelitian (research) dan penemuan produk-produk yang marketable. 2) Non Profit Inkubator. Non Profit Inkubator adalah inkubator bisnis yang dikembangkan bukan sebagai institusi bisnis (tidak berorientasi laba). Biasanya inkubator bisnis seperti ini dikembangkan dan disponsori oleh pemerintah (pusat/daerah) sebagai sarana/instrumen pemerintah dalam pengembangan ekonomi. 3) For Profit Inkubator. Inkubator bisnis ini dikelola untuk menghasilkan keuntungan (laba) dengan cara menjual jasa yang dimilikinya. 4) Hybrid-Public/Private Inkubator. Inkubator pola ini biasanya dikelola dengan pola joint management antara pemerintah dengan sektor swasta. Inkubator yang dikelola dengan pola seperti ini umumnya mempunyai kelebihan karena memiliki akses yang baik kepada pihak pemerintah dan praktisi. Pemerintah dan praktisi memungkinkan untuk memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan inkubator.

Diakui bahwa inkubator bisnis merupakan suatu model pendekatan baru yang diterapkan untuk mempercepat penciptaan calon pengusaha baru atau peningkatan kualitas pengusaha mikro, kecil & menengah yang tangguh dan profesional. Program pembinaannya dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan selama jangka waktu tertentu sampai mereka mandiri dan sanggup beradaptasi dengan dunia usaha yang sebenarnya. Konsep inkubator bisnis ini telah banyak diterapkan di beberapa negara bagian Amerika Serikat, Eropa, China, Asia dan Australia.

Secara umum, implementasi modal Inkubator Bisnis dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu ada yang tenant-nya  di dalam gedung atau kawasan (Inwall Incubator Model) dan ada juga yang tenant-nya di luar gedung (Outwall Incubator Model). Yang diterapkan di beberapa negara maju kebanyakan model di dalam gedung (Inwall Incubator Model). Masing-masing model memiliki keunggulan dan kekurangannya.

Keunggulan sistem incubator inwall memang lebih tersentralisir dan terorganisir tenant-tenant-nya di suatutempat atau kawasan, sehingga memudahkan Tim Manajemen Inkubator untuk melakukan berbagai upaya pembinaan yang dibutuhkan oleh masing-masing tenant-nya. Kelemahannya, memerlukan investasi yang cukup besar untuk memulainya, terutama untuk pengadaan tempat dan ruangan, alat-alat komunikasi dan informasi, barang-barang inventaris dan meubelair kantor, serta lokasinya yang strategis.

Pada sisi lain, jumlah tenant yang dibinanya menjadi sangat sedikit, karena dibatasi oleh ruang dan gedung. Selain itu, belum tentu semua UMKM yang menjadi tenantnya membutuhkan dan siap menggunakan fasilitas ruang perkantoran yang telah disediakan tersebut, apalagi mereka belum apa-apa diharuskan membayar sejumlah uang tertentu. Hal ini tidak terlepas dari berbagai pertimbangan teknis, budaya dan ekonomis dari masing-masing usaha tenant tersebut.

Sedangkan model incubator outwall, keunggulannya tidak dibatasi oleh ruang dan fasilitas gedung, sehingga jumlah yang dibinanya bisa relatif lebih banyak dan cukup bervariatif. Kelemahannya memang cukup banyak menyita waktu, tenaga kerja dan energi dari Tim Manajemen Inkubator Bisnisnya.

Secara terpisah Suherman selaku Koordinator Konsultan Pendamping Center for Integrated Services of SMEsCo, Pusat Layanan Usaha Terpadu – Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (PLUT KUMKM) Prov. Kalbar mengemukakan, pihaknya berharap agar Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Kalbar hendaknya mendorong percepatan pertumbuhan inkubator wirausaha karena dengan adanya inkubator yang dipersyaratkan tersebut permasalahan pengangguran merupakan permasalahan besar nasional yang perlu dipecahkan secara terpadu dan sinergi oleh semua instansi dan lembaga pemerintah, dunia usaha dan komponen masyarakat lain yang peduli.  “Apalagi sebagian dari pengangguran tersebut lulusan perguruan tinggi,”ujar Suherman.

Menurut Suherman, ada beberapa alasan mengapa jumlah pengangguran terdidik dari tahun ke tahun semakin meningkat. Pertama, sistem pembelajaran yang diterapkan berbagai perguruan tinggi masih lebih memfokuskan bagaimana menyiapkan para mahasiswa untuk cepat lulus dan mendapatkan pekerjaan, bukannya lulusan yang siap menciptakan pekerjaan. Alasan lain, mind set mahasiswa, masih ‘pencari kerja’ bukan ‘pencipta lapangan kerja’, serta masih rendahnya aktifitas-aktivitas kewirausahaan (entrepreneurial activity) mahasiswa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *