BIMBINGAN TEKNIS PERPAJAKAN BAGI UMKM Sebuah Pintuk Masuk Membuka Kesadaran Wajib Pajak

BIMBINGAN TEKNIS  PERPAJAKAN BAGI UMKM

Sebuah Pintuk Masuk Membuka Kesadaran Wajib Pajak

Partisipasi pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) terhadap program kebijakan pajak PPh 1% masih relatif minim. Padahal, perkembangan sektor UMKM dalam beberapa tahun terakhir semakin meningkat pesat. Berdasarkan mini riset yang masuk dalam cakupan program UMKM Naik Kelas, dari 30 peserta yang dianalisa hanya 5 orang yang sudah membayar pajak PPh 1%, 11 orang pernah mendengar, 1 orang sudah tahu dan berniat akan membayar, dan sisanya 13 orang belum pernah mendengar. Berdasarkan hasil observasi konsultan mayoritas para pelaku usaha UMKM masih memiliki persepsi negatif terhadap otoritas pajak. Hal ini yang menjadi alasan tersendiri, partisipasi mereka terhadap PPh 1% masih relatif rendah.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka PLUT Surakarta pada 15 Mei 2017 mengadakan Bimbingan Teknis Perpajakan dalam rangka memberikan sosialisasi tentang PPh 1% final, dengan harapan dapat memberikan wawasan dan pemahaman bagi para UMKM tentang kewajiban Pajak, sebab sampai saat ini, faktanya masih banyak pelaku UMKM yang tidak mengerti sekali sistem perpajakan di Indonesia.

Berikut point-point  Bimbingan Teknis  Perpajakan Bagi UMKM  dengan Narasumber : Didi Raafi S.S.T. M.E-Buss., M.Sc Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi II KPP Pratama Surakarta

A. Pentingnya Pajak:

  1. pajak merupakan amanah rakyat
  2. pajak merupakan penopang utama penerimaan negara
  3. pajak merupakan wujud tanggung jawab masyarakat terhadap keberlangsungan pembangunan bangsa
  4. pajak merupakan wujud demokrasi pembangunan bangsa

B. kewajiban perpajakan

  1. mendaftarkan npwp (pasal 2 ayat 1 uu kup)
  2. pengukuhan pengusaha kena pajak (pasal 2 ayat 2 uu kup)
  3. memotong/memungut pajak -> pajak pihak lain (pasal 21, 23, 4 (2) uu pph & pasal 4 uu ppn)
  4. menghitung pajak sendiri  (pasal 4 (2) uu pph)
  5. menyetorkan pajak terutang -> pajak sendiri & pajak pihak lain (pasal 9 ayat 1 & 2 uu kup)
  6. melaporkan spt tahunan dan masa -> sebagai pemotong/pemungut & wajib pajak (pasal 3 ayat 3 uu kup)

mendaftarkan npwp  (pasal 2 ayat 1 uu kup)

  1. syarat subyektif

subyek pajak: op, badan, warisan belum terbagi  koperasi merupakan subyek pajak badan -> kumpulan orang dan/atau modal untuk melakukan kegiatan usaha atau bukan melakukan kegiatan usaha

  1. syarat obyektif

memperoleh penghasilan: simpan pinjam, perdagangan, jasa, dan lainnya

C. Objek pph final 1%

  • penghasilan dari usaha, tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan yang memiliki peredaran bruto tidak melebihi rp4.800.000.000,00 dalam 1 (satu) tahun pajak.

jenis pekerjaan bebas

  1. pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris;
  2. pemain musik
  3. pembawa acara
  4. penyanyi
  5. pelawak
  6. bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara
  7. olahragawan
  8. penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh
  9. pengarang, peneliti, dan penerjemah
  10. agen iklan; pengawas atau pengelola proyek; perantara; petugas penjaja barang dagangan; agen asuransi; dan

Setelah pemaparan yang cukup komprehensif, dilanjutkan dengan diskusi interaktif dengan para peserta. Hasil diskusi banyak sekali pemahaman baru yang diperoleh peserta sehingga semakin membuka pemikiran dan wawasan bahwa pajak bukan sesuatu yang ditakutkan, dan setelah tahu banyak tentang perpajakan maka diharapkan ada keinginan, kesadaran dan tindakan dari pelaku UMKM untuk segera memenuhi kewajibannya membayar pajak UMKM PPh 1% Final.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *