Anugro: Tahun 2017 Bank BRI Targetkan KUR 71 Triliun

PONTIANAK- Selaras dengan keinginan Pemerintah, target penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp. 110 triliun di sektor produktif seluruh Indonesia, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk menargetkan penyaluran KUR sebesar Rp. 71 triliun.

Upaya PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk untuk semakin memperhatikan sektor produktif ini dilatar belakangi dengan tingginya konsumsi masyarakat Indonesia yang bersumber dari impor. Oleh karena itu, diharapkan banyak KUR yang disalurkan ke sektor produktif tersebut untuk bisa meningkatkan produksi dari penggiat UMKM dan terpenting muara akhirnya adalah meningkatkan lapangan kerja.

Demikian dikemukakan Anugro J. Lestario selaku Kepala Cabang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Pontianak, saat acara Gathering Ijin Usaha Mikro Kecil (IUMK) Kemenkop dan UKM RI dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Rabu 5 April 2017, di Hotel Maestro Kota Baru, Jl. Sutan Abdurrahman, Kota Pontianak. Hadir dalam kesempatan itu Ir. Karimuddin, MM selaku Asisten Deputi Perlindungan Usaha Kemenkop dan UKM, Ir. Marsianus SY, selaku Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Prov. Kalbar, Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Pontianak, penggiat UMKM, Konsultan Pendamping MEA dan Konsultan PLUT Prov. Kalbar.

“KUR adalah kredit modal kerja dan atau investasi kepada debitur di bidang usaha yang produktif dan layak. KUR diklasifikasikan menjadi KUR Mikro, KUR Ritel, dan KUR TKI,”ujar Anugro.

Menurut Anugro, landasan hukum pelaksanaan KUR ini adalah Keppres No. 14 tahun 2015 tentang Komite Kebijakan Pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah tanggal 7 Mei 2015; Keppres No. 19 tahun 2015 tentang Perubahan Keppres No. 14 tahun 2015 tanggal  15 Juli 2015; Permenko Bidang Perekomian No. 13 tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan KUR tanggal 30 Desember 2015; Kepmenko  Bidang Perekonomian No. 188 Tahun 2015 tentanag Penetapan Penyalur KUR dan Perusahaan Penjamin KUR tanggal 30 Oktober 2015; KMK No. 1355/KMK.05/2015 tentang Besaran Subsidi Bunga KUR  tanggal 31 Desember 2015; Dan PKS antara Bank pelaksana dan KPA  tanggal 13 Agustus 2015.

Atas dasar landasan hukum itulah, maka PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, dalam menyalurkan KUR mengacu pada Permenko Nomor 13 Tahun 2015 yaitu debitur yang dapat dilayani dengan KUR adalah individu/perseorangan atau badan hukum yang melakukan usaha produktif berupa: Usaha mikro, kecil dan menengah; Calon TKI; Calon pekerja magang di luar negeri; Anggota keluarga dari karyawan/karyawati atau TKI; TKI purna; Pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Sedangkan kriteria pengusaha mikro yang dapat disalurkan KUR adalah: Memiliki usaha produktif; Memiliki usaha layak; Tidak memiliki agunan sesuai persyaratan Bank.

Sebagaimana diketahui, sepanjang 2016, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk mencatatkan penyaluran KUR sebesar Rp 69,4 triliun. Nominal itu telah disalurkan ke 3,9 juta debitur di seluruh Indonesia.

Menanggapi besarnya animo PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dalam mendukung Pemerintah dalam upaya penciptaan lapangan kerja dan penyaluran KUR bagi para penggiat UMKM di Kalbar, Marsianus selaku Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Prov. Kalbar , menyampaikan hendaknya kesempatan yang ada untuk mendapatkan pinjaman modal ini benar-benar dimanfaatkan para penggiat UMKM yang bergerak disektor pertanian, perikanan, industri pengolahan, perdagangan dan sektor jasa.

Sementara itu  Karimuddin selaku Asisten Deputi Perlindungan Usaha Kemenkop dan UKM menyampaikan, salah satu persyaratan agar para penggiat UMKM bisa memperoleh KUR adalah surat keterangan usaha. Ijin Usaha Mikro Kecil (IUMK) ini adalah tanda legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu dalam bentuk izin usaha mikro dan kecil dalam bentuk satu lembar.

Dikemukakan, tujuan diberikannya IUMK ini adalah untuk mendapatkan kepastian dan perlindungan dalam berusaha dilokasi yang telah ditetapkan; Mendapatkan pendampingan untuk pengembangan usaha; Mendapatkan kemudahan dalam akses pembiayaan ke lembaga keuangan bank dan non-bank; Dan mendapatkan kemudahan dalam pemberdayaan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah dan/atau lembaga lainnya.

Suherman, koordinator PLUT Prov. Kalbar dalam kesempatan terpisah mengemukakan, sekarang ini tidak ada lagi alasan para wirausaha pemula dan penggiat UMKM, untuk memulai dan mengembangkan usahanya, karena dukungan pemerintah pusat, pemerintah daerah, perbankan, dan konsultan pendamping sudah mempunyai kesamaan persepsi dan aksi dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif.

One thought on “Anugro: Tahun 2017 Bank BRI Targetkan KUR 71 Triliun

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *